Surabaya - Polda Jatim menggagalkan penyelundupan benih lobster atau benur sebanyak 10.278 ekor ke Vietnam. Jika dihitung, benur ini senilai Rp 1,5 miliar.

Direskrimsus Polda Jatim Kombes Gidion Arif Setiawan mengatakan, benih ini dikirim melalui Singapura, sebelum ke Vietnam. Sementara tersangka penyelundupan benur ini merupakan residivis kasus yang sama.

Gidion menambahkan, tersangka yakni Dwi Puji Kurniawan alias Wawan, warga Desa Prigi, Kecamatan Watu Limo, Trenggalek. Sebelumnya, Wawan pernah ditahan dan menjalani pidana kasus penyelundupan benur.

"Tersangka atas inisial WW (Wawan) ini residivis dalam kasus yang sama. Kasusnya sudah inkrah," kata Gidion saat rilis di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Senin (2/12/2019).

Dalam kasus ini, WW mengutus dua warga Pacitan, Anggit Handoyo Putro dan Nurcahyo Wijianto untuk mengirimkan Benur ke kawasan Jawa Barat melalui jalan tol. Namun saat di jalan tol Ngawi, kedua tersangka dicegat oleh petugas.

Polisi langsung menggeledah mobil yang dibawa keduanya dan mendapati puluhan ribu benur. Benur-benur ini pun sudah ditempatkan di wadah khusus siap antar.

"Keduanya kita tangkap di jalan tol Ngawi, lalu kita kembangkan ke tersangka WW. Dari sanalah didapati penangkaran benih lobster tersebut," tambahnya.

Dari penangkapan ini, petugas juga menyita 7.300 ekor benur jenis pasir dan 2.978 ekor benur jenis mutiara. Gidion menambahkan tersangka melakukan empat kali pengiriman dalam sebulan.

"Di luar negeri, benih ini dihargai sekitar Rp 200 ribu per ekornya. Dalam sebulan, tersangka sudah melakukan pengiriman 4 kali," terangnya.

Sementara itu, Kasi Pengawasan dan Pengendalian Balai KIPM Surabaya 1, Wiwit Supriyono mengatakan, benur dengan ukuran di bawah 200 gram memang dilarang oleh undang-undang untuk diperjualbelikan.

"Benur dengan ukuran di bawah 200 gram dilarang oleh undang-undang. Biasanya, benih-benih ini dibudidayakan di Vietnam dengan jalur distribusi melalui Singapore terlebih dahulu," pungkasnya.

Dari kasus ini, ketiga tersangka dijerat Pasal 86 ayat 1 jo Pasal 12 ayat 1 dan/atau Pasal 92 jo Pasal 26 ayat 1 UU nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.